Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Kota Tangerang - Jimmy Kristovel Sisworo Frederik Balajery; Zulhisa Lanapan A; Wisnu Nurhadi (J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 2024)
Artikel ini menjelaskan tentang implementasi pengembangan sumber daya manusia cerdas pada lembaga Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju birokrasi kelas dunia, pengelolaan sumber daya manusia khususnya penugasan seseorang pada suatu jabatan hendaknya didasarkan pada persyaratan kompetensi jabatan, dengan terlebih dahulu menganalisis dan mengukur aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan pada suatu jabatan. Oleh karena itu, dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia perlu diperhatikan terlebih dahulu bagaimana pengelolaan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai macam tahapan perencanaan sumber daya manusia, penempatan sumber daya manusia dan tahap penilaian kinerja. Pengelolaan aparatur jika diterapkan secara baik dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Penelitian ini mempunyai goals untuk mendeskripsikan bagiamana mengembangkan keberadaan pegawai melalu kegiatan orientasi, empowerment, pendidikan dan pelatihan serta untuk mendeskripsikan yang menjadi faktor dalam mempengaruhi pembangunan organisasi pegawai negeri sipil nasional yang cerdas untuk mencapai birokrasi kelas dunia. Sehingga jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. yang bertujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti serta memberikan gambaran dan penjelasan mengenai hasil penelitiannya. Teknik untuk menjawab permasalahan terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur sebagai sumber daya manusia digunakan konsep dari Miles dan Huberman. Dengan menggunakan interaktif model tringaluasi dengan penyajian data hasil dari hasil reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya memberikan suatu informasi: (1) Seorang aparatur pemerintah perlu menguasai teknologi dan mengembangkan aplikasi pelayanan informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, (2) rasa nasionalisme merupakan hal yang menjadi prioritas yang dimiliki oleh aparatur pemerintah serta mampu menerapkan prinsip good governance, (3) Mempunyai rasa tanggung jawab dan berempati, (4) Perlu untuk mengembangkan sumber daya aparatur secara berkelanjutan dan komprehensif, dan (5) Sejalan dengan penerapan sistem manajemen kinerja, dapat dirumuskan visi dan nilai-nilai untuk merancang ulang seleksi dan evaluasi jabatan dalam pelaksanaan pekerjaan.