Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin Dalam Infrastruktur Pada Dpmptsp Bojonegoro - Qurotul Aini; Tri Astuti Handayani; Mochamad Mansur (PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2025)
Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua tindakan pemerintah dan individu berlandasan pada hukum, termasuk dalam sektor telekomunikasi yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penyedia layanan harus memperoleh izin resmi saat menggunkan infrastruktur publik seperti tiang PLN untuk membangun jaringan telekomunikasi. Meskipun terdapat regulasi yang ketat, praktik di lapangan menujukan bahwa banyak penyedia jasa yang memasang jaringan internet Wi-Fi tanpa izin dalam infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemasangan kabel internet yang harus dipatuhi dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian Pemasangan kabel internet Wi-Fi oleh penyedia jasa telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro harus mematuhi persyaratan izin yang diusahakan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), izin usaha penunjang, dan izin persetujuan pembangunan gedung. Pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat penting untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi, namun mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menghubungi penanggung jawab perusahaan yang berada di luar kota. Meskipun sudah terdapat mekanisme surat peringatan, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.