Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang - Salsabila Evi Kurnia (Policy and Law Journal, 2024)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan korporasi sebagai pelaku atau fasilitator kejahatan. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dan strategi peningkatan efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode **yuridis normatif**, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta studi kasus yang melibatkan korporasi dalam TPPO. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek penegakan hukum. Banyaknya korban dan kerugian yang ditimbulkan menunjukkan pentingnya reformasi dalam kebijakan dan prosedur penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penegak hukum, harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional, serta penguatan kebijakan internal korporasi sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap korporasi yang terlibat dalam TPPO