Representasi Kondisi Sosial Dalam Musik Punk: Analisis Wacana Kritis Lirik Lagu "Bayar, Bayar, Bayar" - Haris, Abdul; Nst, Atika Sania Samni; Togatorop, Juniati; Nasution, Jamila; Daulay, Muhammad Anggie J (Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 2025)
Lagu "Bayar! Bayar! Bayar!" oleh band punk Sukatani merupakan kritik tajam terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi dalam institusi kepolisian di Indonesia. Melalui lirik yang lugas dan repetitif, lagu ini menyoroti berbagai situasi di mana masyarakat harus membayar sejumlah uang kepada oknum polisi untuk mendapatkan layanan atau menghindari masalah, seperti pembuatan SIM, penilangan di jalan, hingga pengurusan laporan barang hilang. pendekatan analisis wacana kritis terhadap lirik lagu ini dapat mengungkap bagaimana teks tersebut mencerminkan dan memproduksi struktur kekuasaan serta dominasi dalam masyarakat. Menurut perspektif Pierre Bourdieu, modal simbolik yang dimiliki oleh institusi kepolisian digunakan untuk melegitimasi kekuasaan mereka, yang kemudian dieksploitasi untuk keuntungan pribadi melalui praktik koruptif. Lirik lagu ini berfungsi sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang koruptif, menggunakan satire dan ironi untuk mengkritik ketidakadilan yang terjadi. Selain itu, viralnya lagu ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terwakili oleh pesan yang disampaikan, menandakan adanya dukungan publik terhadap kritik yang diutarakan. Namun, setelah mendapatkan perhatian luas, band Sukatani memutuskan untuk menarik lagu tersebut dari semua platform musik dan mengunggah video permintaan maaf kepada Kapolri serta institusi kepolisian. Keputusan ini memicu spekulasi di kalangan netizen mengenai adanya tekanan terhadap band tersebut, terutama karena mereka sebelumnya selalu tampil menggunakan topeng dan tidak pernah menunjukkan identitas aslinya. Dengan demikian, analisis wacana kritis terhadap lirik lagu "Bayar! Bayar! Bayar!" dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana musik punk digunakan sebagai medium untuk merepresentasikan kondisi sosial, mengkritik praktik korupsi, dan mengekspresikan resistensi terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil.