Efektivitas Dan Efesiensi Belanja Lansung Dan Belanja Tidak Langsung Di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya - Wambrauw, Yermias; Todingbua', Manuel A.; Rantererung, Corvis L (Lentera: Multidisciplinary Studies, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk Efektivitas dan Efesiensi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung  di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  Kabupaten Intan Jaya. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  Kabupaten Intan Jaya. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini mulai dari kegiatan Survei, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  Kabupaten Intan Jaya. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Tahap analisis data pada penelitian ini mulai dari: Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa: 1) Efektivitas belanja langsung dan tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya harus dipandang secara holistik, mengingat kedua jenis belanja tersebut saling berkaitan dan memerlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan. 2) Efisiensi dalam penggunaan anggaran, baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam Permendagri. Dengan pengelolaan yang tepat dan langkah-langkah strategis, dapat mengoptimalkan alokasi dan penggunaan anggaran, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. 3) Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya, sebagai tersebut: kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, transparansi dan akuntabilitas, dukungan teknologi informasi, kebijakan pemerintah pusat, tingkat partisipasi masyarakat, ketersediaan data dan informasi dan pengalaman dan kapabilitas tim pengelola anggaran.