ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR : 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk - NIM. A1012211012, URAY RAFLI AULIA RAHMAN (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
Abstract                                 Land disputes can drag on if there is no legal clarity in determining who has the legal rights to the disputed land. As a result, the court is often the last place for the parties to seek legal certainty regarding the status of the disputed land. In addition to the problem of ownership status, land sale and purchase disputes are also often associated with elements of default and unlawful acts. Decision Number: 10 / Pdt.Bth / 2024 / PN Ptk, where the land buyer experienced a dispute due to an unlawful act by the seller. The purpose of this study is to analyze the Judge's Decision in Case Number: 10 / Pdt.Bth / 2024 / PN Ptk and analyze the legal consequences of the decision Number: 10 / Pdt.Bth / 2024 / PN Ptk. This study uses a normative research method with a descriptive nature. The types of approaches used in this study use 3 types of approaches, namely the Statutory Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. The type of data used is primary data. Data collection was carried out by means of library research and observation. Data analysis used qualitative data analysis. The results of this study are that the Judge's Decision in Case No. 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk is in accordance with applicable legal provisions, especially Article 272 of the Reglement op de Rechtsvordering (RV) and the Legal Consequences of the Judge's Decision in Case No. 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk This decision has several legal consequences, both for the Opponents (Plaintiffs), the Defendants (Defendants), and the justice system as a whole. Keywords: Dispute, Land, Judge's Decision, Consequences of Decision  Abstrak                                 Sengketa tanah dapat berlarut-larut apabila tidak ada kejelasan hukum dalam menentukan siapa pihak yang memiliki hak sah atas tanah yang dipersengketakan. Akibatnya, pengadilan sering kali menjadi tempat terakhir bagi para pihak untuk mencari kepastian hukum mengenai status tanah yang disengketakan. Selain permasalahan status kepemilikan, sengketa jual beli tanah juga sering kali dikaitkan dengan unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Putusan Nomor: 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk , di mana pembeli tanah mengalami sengketa akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh pihak penjual. tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor :10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk   dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan Nomor :10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk . Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan antara lain yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (Libary research) dan observasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam Perkara No. 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan akibat Hukum dari Putusan Hakim dalam Perkara No. 10/Pdt.Bth/2024/PN Ptk Putusan ini menimbulkan beberapa akibat hukum, baik bagi Para Pelawan (Penggugat), Para Terlawan (Tergugat), maupun sistem peradilan secara keseluruhan.Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Putusan Hakim, Akibat Putusan