Strategi Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan: Policy Implementation Strategy of the Stunting Prevalence Reduction Acceleration Program in Pangkajene and Islands Regency - Idrus, S. Ahmad Gufran; Patimah, Sitti; Batara, Andi Surahman; Yusriani, Yusriani; Multazam, Andi Muhammad; Haeruddin, Haeruddin (Journal of Aafiyah Health Research (JAHR), 2025)
Abstrak Latar belakang : Stunting adalah kondisi pertumbuhan terhambat akibat kurangnya gizi secara  kronik, Di Indonesia, tahun 2022, tingkat stunting sebesar 21,6% dan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 27,2%. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergolong dalam 3 kabupaten dengan tingkat stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kasus stunting 30%, Pemerintah memiliki komitmen yang diwujudkan dengan ditetapkannya PerPres nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting, termasuk di Kabupaten Pangkep Dalam peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang program percepatan penurunan stunting. Tujuan : Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangkep.   Metode : Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 9 informan, teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil : Berdasarkan indikator komunikasi antar OPD dan lintas sektor dalam aksi kolaborasi dan konvergensi dianggap masih belum optimal, serta sasaran pemberian makanan tambahan dinilai kurang tepat. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menjadi kendala di lapangan yang perlu secara bijak mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki. Sikap dan komitmen dari TPPS kabupaten ditandai dengan tingkat keseriusan yang cukup dalam mengimplementasikan program, dan masyarakat telah mendapatkan manfaat atas program tersebut. Menurut indikator struktur birokrasi, telah terbentuk struktur organisasi di tingkat kabupaten namun belum optimal aksi konvergensi berdasarkan SOP yang mengatur kordinasi OPD dan lintas sektor. Kesimpulan : aspek komunikasi,sumber daya dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Kab. Pangkep dinilai belum memuaskan, namun berdasarkan aspek disposisi dalam implementasi kebijakan program percepatan penurunan prevalensi stunting di Kab. Pangkep dinilai memuaskan. Abstract Background: Stunting is a condition of stunted growth due to chronic malnutrition. In Indonesia, in 2022, the stunting rate was 21.6%, and in South Sulawesi Province reached 27.2%. Pangkajene and Kepulauan Regency is included in the 3 regencies with the highest stunting rates in South Sulawesi Province with 30% stunting cases. The government has a commitment that is realized by the stipulation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction, including in Pangkep Regency in the Regent's Regulation Number 40 of 2023 concerning the program to accelerate stunting reduction. Objective: This study aims to explore the implementation strategy of the stunting reduction acceleration program policy in Pangkep Regency. Method: This type of research is a qualitative analysis with a phenomenological approach. Data were collected through interviews with 9 informants, the informant selection technique in this study was purposive sampling. Results: Based on the indicators of communication between OPDs and across sectors in collaborative and convergence actions, it is considered still not optimal, and the target of providing additional food is considered less than appropriate. Limited resources are an obstacle in the field that needs to be wisely optimized for existing resources. The attitude and commitment of the district TPPS are characterized by a sufficient level of seriousness in implementing the program, and the community has benefited from the program. According to the bureaucratic structure indicator, an organizational structure has been formed at the district level but the convergence action is not optimal based on the SOP that regulates coordination between OPDs and across sectors. Conclusion: aspects of communication, resources and bureaucratic structure in the implementation of the policy of the program to accelerate the reduction of stunting in Pangkep Regency are considered unsatisfactory, but based on the disposition aspect in the implementation of the policy of the program to accelerate the reduction of stunting prevalence in Pangkep Regency, it is considered satisfactory.