PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA GUDANG KAHURIPAN YANG DEMOKRATIS - Damara Nugraha, Beri; Kania, Delila; Elan, Elan (Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 2025)
Abstract Villages play a crucial role in Indonesia's governance system as the smallest administrative units with autonomy granted under Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The Village Consultative Body (BPD) functions as a democratic institution overseeing governance and policymaking at the village level. This study aims to analyze the role of BPD, community perceptions, challenges faced, and solutions for optimizing BPD's functions in Gudang Kahuripan Village, Lembang District, West Bandung Regency. The findings indicate low community participation and limited understanding of BPD's role, while internal capacity in understanding regulations and governance remains inadequate. To address these challenges, enhancing BPD capacity through regulatory training and strengthening collaboration with the community is crucial. This study also highlights the importance of transparency and active participation in decision-making to establish democratic village governance. Strategic recommendations include empowering BPD as a democratic agent capable of representing community aspirations and overseeing governance inclusively and transparently. Keywords: Village, Village Consultative Body, democracy, community participation, village governance. Abstrak Desa memiliki peran penting dalam tata pemerintahan Indonesia sebagai unit terkecil yang diberi otonomi untuk mengelola urusan lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan secara demokratis di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BPD, persepsi masyarakat, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk optimalisasi fungsi BPD di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Studi ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dan pemahaman terhadap peran BPD masih rendah, sementara kapasitas internal BPD dalam memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan juga terbatas. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan regulasi dan penguatan kolaborasi dengan masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. Rekomendasi strategis mencakup penguatan peran BPD sebagai agen demokrasi yang mampu mewakili aspirasi masyarakat dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara inklusif dan transparan. Kata kunci: Desa, Badan Permusyawaratan Desa, demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerintahan desa.