PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN - TONI HARTANTO; FAJAR RACHMAD DWI MIARSA; DJASIM SISWOJO (Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, 2025)
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama kepolisian, akan tetapi undang-undang tersebut tidak dapat menjamin setiap anggota kepolisian akan bertugas secara professional, maka masih dimungkinkan terjadi banyak kecurangan terhadap penanganan perkara, Kecurangan-kecurangan tersebut dinamakan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana. Proses penegakan hukum dilingkungan Polri diperlukan peran seorang atasan yang berhak menghukum (Ankum) sebagai salah satu cara untuk mengatasi palanggaran disiplin. Dalam ruang lingkup Polres yang bertindak selaku Ankum adalah Kapolres. Ini adalah penelitian tentang wewenang Kapolres sebagai Ankum dalam penegakan hukum terhadap anggota Polres yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapolres menindak anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana pelanggaran tersebut diselesaikan. Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal atau penelitian sosio legal, yang berarti penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan seberapa efektif masyarakat (anggota kepolisian) menghormati hukum. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kapolres dalam penegakan hukum terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapolres melakukan tindakan terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana pelanggaran tersebut diselesaikan.