MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SIBER (THE VERIFICATION MECHANISMS IN THE EVENT OF CYBER CRIME) - Mardiansyah, Alfian (Jurnal Legislasi Indonesia, 2015)
Dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhansyarat dan ketentuan baik segi formil dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadappengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupunhasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil cetaknya, yang diperolehbaik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelasmengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadapsistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai intersepsi ataupenyadapan, hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karenaitu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harusmengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang mengatursecara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.