ANALISIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUUX/2012 TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 67 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (THE ANALYSIS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 ON THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS DRAFT UNDER ARTICLE 67 SECTION (2) OF THE LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY) - Salamat, Yusuf (Jurnal Legislasi Indonesia, 2015)
Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukumadat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.Dalam konteks ini amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945terhadap produk hukum berupa undang-undang di bawahnya seperti Undang-Undang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, masih belum sejalan dan bertentangan dengan sisi pengaturandalam Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terbukti dengan hasilputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013 tentangpengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini membawa indikasibagi semua Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebutuntuk mengupayakan perlindungan dan perkembangan hutan adat dan hak-hak masyarakat adatuntuk dapat dikelola oleh masyarakat adat secara bijak dan bertanggung jawab sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.