Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik(Eprocurement) di Nusa Tenggara Barat 2017-2020 - Rifaid; Zulkarnain (INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN, 2021)
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi juga mendeskripsikantransparansi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik(e-procuremnet) di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untukmengetahui seberapa jelas informasi terkait proses e-procurement yangdisajikan LPSE NTB. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatanstudi lapangan, studi literatur dan pengolahan data skunder dan primer dariberbagai sumber yang ada. Pengambilan data juga dilakukan dengan carawawancara kepada semua pihak yang terlibat dan memahami prosespengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). Hasilpenelitian menunjukan secara prosedural proses e-procurement di LPSE NTBsudah baik, karena publik bisa mengakses informasi terkait pengadaanbarang/jasa Pemerintah Provinsi NTB di Laman website LPSE NTB. namun informasi yang disajikan belum utuh, ada ketidaktranparansi informasimengenai proses lelang yang dilaksanakan, seperti ditemukan 13 paketpengadaan yang tidak dicantumkan Nilai Penawaran Terkoreksinya (Rp. 0)selama Tahun 2017-2020 dengan Pagu Anggaran mencapai Rp.54.620.180.375. dan ada 76 paket lelang kategori Pengadan Barang yanggagal sehingga dilakukan tender ulang, namun tidak ada kejelasan informasimengapa lelang bisa gagal, juga ada 76 paket lelang yang tidak dicantumkannama perusahaan pemenangnya selama Tahun 2017-2018. Dalam sistem eprocurement salah satu syarat yang harus terpenuhi adanya kejelasaninformasi mengenai seluruh proses pengadaan barang/ jasa dari awal sampaiakhir, kejelasan informasi tersebut meliputi jenis pengadaan yang akandilelangkan, nilai pagu anggaran, nilai HPS, nilai penawaran terkoreksi,satuan kerja yang melakukan pengadaan, jumlah peserta lelang dan namaperusahaan pemenang lelang.