Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi - Nurkholis, Nurkholis; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal (Journal Juridisch, 2023)
This study aims to analyze the application of transparency in the management of BUMD to the concept of Good Corporate Governance and its influence on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The existing BUMDs have not been able to make a good contribution to PAD, from the dividends paid to the regional treasury which will become regional government revenue and which will increase the ability of the APBD to finance regional development. One of the reasons for the inability to make a good contribution to PAD is financial and performance aspects, plus the existence of mismanagement practices that lead to inefficiency, fraud and corruption, collusion, nepotism or KKN as a hidden enemy. Existing data shows that 1,007 BUMDs with assets of IDR 340.118 trillion recorded profits of IDR 10.372 trillion or an average return on assets (ROA) ratio of 3.0 percent. The research method uses normative juridical. The three BUMDs that were studied were Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, and Perumda Tirta Agung Drinking Water. It is this Perumda Tirta Agung Water Supply which implements transparency quite well with a score of 75.00, the increase in dividends is very significant so that no acts of corruption occur. Keywords: Corruption Eradication; Good Corporate Governance; Regional Owned Enterprises; Transparency Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi pengelolaan BUMD pada konsep Good Corporate Governent dan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, dari dividen yang disetorkan ke kas daerah yang akan menjadi pendapatan pemerintah daerah dan yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Ketidak mampuan kontribusi yang baik terhadap PAD salah satunya di karenakan aspek keuangan maupun kinerja, ditambah adanya praktik mismanagement yang mengarah pada inefisiensi, kecurangan dan korupsi kolusi nepotisme atau KKN sebagai hidden enemy. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 1.007 BUMD dengan aset sebesar Rp340,118 triliun, mencatat laba sebesar Rp10,372 triliun atau rata-rata rasio laba terhadap aset (ROA) sebesar 3,0 persen. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Tiga BUMD yang di teliti yaitu Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, dan Perumda Air Minum Tirta Agung. Perumda Air Minum Tirta Agung inilah yang penerapan transparansinya cukup baik dengan skor 75.00, kenaikan dividen sangat signifikan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.