Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Rekonsiliasi Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di BPKAD Jember - Khansa Tabita Anjali; Muzemmil Ubaidillah; Yare Kapilah Wastu (Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 2025)
Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah. Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan rekonsiliasi aset adalah dua proses penting yang memastikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Verifikasi SPM memastikan pembayaran sesuai ketentuan, sedangkan rekonsiliasi aset menjaga kesesuaian antara catatan administrasi dan kondisi fisik aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan verifikasi SPM dan rekonsiliasi aset di BPKAD Kabupaten Jember serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisis dinamika pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan rekonsiliasi aset di BPKAD Kabupaten Jember secara kontekstual, tanpa mengubah atau memanipulasi informasi yang ada. Dengan menggunakan metode ini, dapat menyajikan gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana kedua proses tersebut dilaksanakan dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah.