KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERNYATAAN DAN KUASA UNTUK ROYA (KONSEN ROYA) DALAM PROSES LELANG - David Setiawan; Djoni S.Gozali; Mispansyah (Lambung Mangkurat Law Journal, 2018)
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akta pernyataan dankuasa untuk roya yang dibuat dihadapan notaris dalam penggunaan proseslelang, sama seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan menganalisis perlindunganhukum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debituryang melakukan wanprestasi bilamana Sertifikat Hak Tanggungannya hilang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakanpendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian :Pertama Akta Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya yang dibuat dihadapan notaristidak dapat digunakan dalam proses lelang, sebagai pengganti Sertifikat HakTanggungan dalam melakukan eksekusi obyek Jaminan melalui lelang, namun AktaPernyataan dan Kuasa Untuk Roya dapat digunakan setelah lelang. PenggunaanAkta Pernyataan dan Kuasa untuk Roya ini sebagai pengganti Sertifikat HakTanggungan, syarat administrasi dalam penghapusan Hak Tanggungan atasHak Atas Tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Kedua, Perlindunganhukum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debitur yangwanprestasi yang Sertifikat Hak Tanggungannya adalah dengan melaksanakaneksekusi melalui penjualan secara bawah tangan dengan memenuhi syarat yangdi atur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan. Kreditur tidak dapatmelaksanakan eksekusi obyek Hak Tanggungan melalui Parate Eksekusi maupunmelalui Pengadilan Negeri (Fiat Eksekusi). Perlindungan hukum yang dapatditempuh oleh pihak kreditur, selain melaksanakan penjualan secara bawah tanganjuga dapat berupa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengantergugat pihak Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang lalai menghilangkansertifikat hak tanggungan; pihak debitur yang wanprestasi selaku sebagai turuttergugat