National Law and International Law in Indonesian (Between Monism or Dualism) - Fabian Jambak; Didin Baharuddin; Neng Erna Sry Denasty (Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies, 2024)
Abstrak: Rangkaian sejarah panjang perdebatan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional menunjukan tidak mudahnya mentranformasikan hukum nasional yang mengakomodir keduanya. Monisme dan dualisme di Indonesia dipraktekan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan dalam peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Prakteknya disesuaikan dengan keyakinan dalam menilai suatu peristiwa hukum perlu ditranformasikan menjadi hukum nasional atau tidak, walaupun secara doktrin Indonesia menganut monisme sebagaimana diamatkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Kontradiksi dari keduanya menyebabkan Indonesia belum secara tegas dan konsisten dalam melaksanakan konstitusi. Metode deskritif historis dengan periodesasi: Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi digunakan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bahwa dengan rangkaian sejarah dapat menunjukan secara jelas mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional di Indonesia. Ketegasan sikap pemerintah Indonessia menjadi titik tolok penting dalam menentukan pilihan demi terwujudnya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusi dan menguatkan lembaga peradilan dalam memutuskan suatu perkara terhadap sengketa yang melibatkan entitas internasional.   Abstract: The long history of the debate on the relationship between national law and international law shows that it is not easy to transform national law to accommodate both. Monism and dualism in Indonesia are practiced alternately according to the needs of the judiciary in deciding a case. The practice is adjusted to the belief in assessing a legal event needs to be transformed into national law or not, although doctrinally Indonesia adheres to monism as stated by Article 11 of the 1945 Constitution. The contradiction between the two causes Indonesia to not firmly and consistently implement the constitution. Historical descriptive method with periodization: Old Order, New Order and Reform Order is used to provide an overview and understanding that with a series of history can show clearly about the relationship between national law and international law in Indonesia. The firmness of the Indonesian government's stance is an important benchmark in making choices for the realization of legal certainty, protection of human rights and strengthening the judiciary in deciding a case against disputes involving international entities.