REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI TINJAU DARI UU PEMILU NO 7 TAHUN 2017 DAN UU PARTAI POLITIK NO 2 TAHUN 2011 DI KOTA PALOPO. - Wahyudi Yunus (Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, 2021)
Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Tinjau Dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif ditinjau berdasarkan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 , dan untuk mengetahui pelaksanaan perekrutan calon anggota legislatif di Kota Palopo. Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dimaksudkan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif. Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Penelitian ini mengunakan metode berfikir induktif dari permasalahan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum. Berdasarkan dengan hasil penelitian, pengaturan mengenai sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan ada 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota DPRD, selain itu juga diatur mengenai sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yakni mulai dari pendaftaran calon oleh partai politik hingga pendaftaran calon Calon Anggota DPRD oleh partai politik ke KPU Peneliti menilai bahwa, sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yang termuat dalam Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat. Sehingga Dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di Kota Palopo partai-parai politik tersebut mengacu kepada AD/ART partai politik dan beberapa aturan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Pola rekrutmen politik yang dilakukan adalah dengan mekanisme secara tertutup-tebuka oleh partai Golkar, secara terbuka oleh partai Nasdem, dan secara tertutup oleh partai Kebangkitan Bangsa yang mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai.