Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Islam:: Studi Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1203/PDT.G/2018/PA.SDA - Yusron, Farid; Evendi, Wakid; Huda, Misbahul (Indonesian Research Journal on Education, 2025)
Pernikahan merupakan institusi yang diatur dalam berbagai perspektif, termasuk hukum Islam, sosiologi, dan hukum negara. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang kuat (mitssaqan ghalidzan) yang memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan suami istri. Pernikahan juga dipandang sebagai ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari perspektif sosiologi, pernikahan adalah proses pertukaran hak dan kewajiban yang hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Secara yuridis, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berbagai regulasi terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis menjadi dasar dalam perumusan hukum perkawinan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara turut berperan dalam pembentukan hukum perkawinan agar selaras dengan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan jika terjadi pelanggaran terhadap syarat, asas, atau prinsip perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum negara. Dengan memahami berbagai landasan tersebut, diharapkan hukum perkawinan dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.