TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAM WARGANEGARA INDONESIA DARI AKSI RADIKALISME KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) PAPUA - Rizal, Balqis; Ramadhan, Taufiq; Siburian, Jojor Bonatua; Wulandari, Dewi; Ardila, Dinda Maulida; Sinaga, Lia Damayanti; Sitompul, Ken Wiliam; Barus, Febriani Br (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2024)
Kepastian hukum yang tegas diperlukan oleh semua pihak sebagai pengaturan hukum negara yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah indonesia terhadap hak asasi manusia warga negara indonesia atas aksi radikalisme oleh sekelompok masyarakat Papua akibat adanya rasa ketidakpuasan. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kajian normative dengan sumber sekunder nya ialah jurnal-jurnal yang sudah membahas kasus radikalisme oleh KKB. Penelitian ini menemukan bahwa perlunya tindakan yang tegas oleh pemerintah kepada KKB yang telah melakukan tindakan separatis terhadap masyarakat sipil. Kepastian hukum yang konkret di perlukan oleh semua pihak sebagai pengaturan hukum negara yang baik. Negara merupakan tokoh utama yang harus bertindak dalam menghilangkan aksi pelanggaran atas hak asasi manusia. Di perkuat dengan adanya dasar hukum yang mengatur HAM yaitu uu no 39 tahun 1999.