Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga: 1.Rezimentasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia 2.Kekuasaan dan Penggunaan Sumber Daya Politik 3.Pemilu dan Politisasi Sumber Daya Politik - Nurcholifah, Siti; Wulan, Tyas Retno; Wuryaningsih, Tri (Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025)
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hal-hal yang bersifat empirik yang didapatkan yakni adanya informasi yang diperoleh mengenai praktik politisasi berbentuk penempelan stiker pada rumah penerima manfaat PKH dari politikus. Selain itu, adanya informasi mengenai adanya ancaman yang ditujukan kepada penerima manfaat PKH dari kubu salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden jika tidak memilih pasangan tersebut pada pemilu 2024 maka bantuan sosialnya akan hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bentuk, praktik, dan aktor yang berperan dalam politisasi bantuan sosial PKH pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini akan mengungkap serta mendalami fenomena yang dialami oleh penerima manfaat PKH, maka metodologi yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Peneliti mengambil data primer langsung dari penerima manfaat PKH dan masyarakat yang tidak memperoleh PKH yang memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Data sekunder diperoleh oleh peneliti yang berasal dari dokumen atau informasi yang berkaitan dengan penerima manfaat PKH yang dijadikan informan. Terdapat tiga metode analisis data yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber.Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Desa Kedungjati berada pada urutan ke-4 teratas jumlah penerima manfaat PKH di Kecamatan Bukateja. Hal ini membuat para politikus tertarik untuk memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan politik dalam pemilu.Hasil penelitian ini ditemukannya praktik politisasi bantuan sosial PKH yang berbentuk ancaman jika tidak memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil pada pemilu tahun 2024 terhadappenerima manfaat PKH. Namun, hal tersebut tidak membuat penerima manfaat merasa terancam karena sebelumnya sudah disosialisasikanbahwa bantuan sosial PKH merupakan program unggulan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemensos yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak ada kaitannya dengan pemilu tahun 2024