Problematika Pelaksanaan Layanan Kesehatan Lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus di Pukesmas Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang tahun 2024) - Burhan Muslim; Evino Sugriarta; Awaluddin Awaluddin; Basuki Ario Seno; Erdi Nur (JIK-JURNAL ILMU KESEHATAN, 2025)
Layanan Kesehatan Lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan layanan yang harus dilaksanakan oleh setiap puskesmas yang diatur dalam Permenkes No. 13 tahun 2015. Dalam kurun waktu 10 tahun setelah ditetapkan, implementasi dari layanan ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi problematik pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas di Sumatera Barat, khususnya implementasi Permenkes No. 13 Tahun 2015. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus diterapkan melalui Fokus Grup Diskusi (FGD), observasi lapangan, dan analisis dokumen di sejumlah puskesmas di Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman. Hasil penelitian mengungkap empat tema utama: (1) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga sanitasi lingkungan (TSL) yang tidak proporsional dengan beban kerja, (2) minimnya ketersediaan dan pemeliharaan peralatan penunjang seperti alat inspeksi tidak terkalibrasi, (3) rendahnya frekuensi pelatihan teknis bagi TSL, serta (4) ketidakcukupan anggaran operasional yang menghambat kegiatan inspeksi, konseling, dan intervensi kesehatan lingkungan. Selain itu, koordinasi lintas layanan yang lemah, termasuk kurangnya pemahaman petugas poliklinik tentang pentingnya rujukan pasien Penyakit Berbasis Lingkungan (PBL) menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya kualitas layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Permenkes No. 13/2015 belum optimal akibat hambatan struktural dan operasional. Penelitian merekomendasikan peningkatan alokasi SDM TSL, pengadaan peralatan sesuai standar, pelatihan berkala berbasis kompetensi, serta penguatan anggaran khusus untuk program kesehatan lingkungan. Di sisi kelembagaan, diperlukan integrasi sistem rujukan PBL dan sinergi lintas sektor melalui koordinasi terstruktur antara puskesmas, dinas kesehatan, dan pemangku kebijakan daerah. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas puskesmas dalam pencegahan PBL, optimalisasi pelayanan kesehatan lingkungan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berbasis pendekatan holistik.