PEMIKIRAN PENDIDIKAN M. ‘ATHIYAH AL-ABRASYI DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER - Suratin, Sonia Isna; Ghina Rahmah Maulida; Hailen Ike Yunida; Zaki Arrazaq; Khairil Candra Wijaya; Hujjatul Fakhrurridha (Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2024)
Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam mengalami kemerosotan. Permasalahan tersebut harus segera disikapi dengan mengembangkan ilmu pendidikan Islam, salah satu caranya melalui kajian terhadap tokoh-tokoh intelektual Islam. Artikel ini akan menggali dan mendiskusikan salah satu pemikiran tokoh intelektual Islam, yakni M. 'Athiyah Al-Abrasyi agar relevan dengan pendidikan Islam kontemporer. Artikel ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-naratif, teknik pengumpulan data berupa membaca teks terkait dengan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang terkumpul diklasifikasi dalam sub pembahasan dan dianalisis dengan teknik analisis isi, kemudian disusun secara deskriptif-naratif menjadi artikel yang sistematis. Menurut 'Athiyah pendidikan Islam mengajarkan manusia untuk hidup sempurna dan bahagia, cinta tanah air, kuat jasmani, berakhlak mulia, tertib pikiran, halus perasaan, terampil dalam bekerja, dan manis dalam berkata-kata, baik tertulis maupun lisan. Tujuan utama pendidikan Islam adalah pengembangan akhlak, sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003. Dasar-dasar pendidikan: 1) strategi pengajaran dimodifikasi sesuai kebutuhan dan keadaan peserta didik, sejalan dengan prinsip pengembangan. 2) contoh dapat diakses panca indera, sesuai dengan prinsip demonstrasi. 3) hiburan dan permainan, sejalan dengan PAIKEM. Konsep metode pendidikan akhlak: a) metode langsung melalui bimbingan yang baik, relevan dengan metode ceramah. b) metode tidak langsung melalui sajak kebaikan, relevan dengan anak zaman sekarang yang sering menggunakan kata-kata dalam belajar. Pengembangan konsep pendidikan kejuruan, selaras dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 15. Guru harus memahami kepribadian peserta didik, pemaaf, dan ahli dalam materi pelajaran, sesuai dengan UU No. 14 Pasal 10 Tahun 2005.