Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen - Yudi Mashudi (Jurnal Pendidikan Indonesia, 2025)
Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk konsumen. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris wajib menjamin bahwa akta dan dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana notaris bertanggung jawab jika terjadi kerugian bagi konsumen akibat kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenai pertanggungjawaban hukum jika terbukti melanggar kewajiban profesinya, terutama apabila terjadi kesalahan yang merugikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi, termasuk hak atas keamanan, informasi yang benar, dan perlakuan yang jujur dari penyedia jasa, termasuk notaris. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kolaborasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memastikan akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar notaris meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesional dalam memberikan layanan kepada konsumen. Selain itu, konsumen perlu lebih memahami hak-haknya dan jalur hukum yang tersedia jika mengalami kerugian akibat tindakan notaris. Dengan demikian, hubungan yang adil dan seimbang antara notaris dan konsumen dapat tercipta, sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen.