PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI PERAIRAN KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS PERIKANAN - NIM. A1011211010, ANSHARI MAHENDRA (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
Abstract Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, has huge marine resource potential, including in the waters of West Kalimantan. However, the rise of unauthorized fishing threatens marine ecosystems and causes significant economic losses. Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS) have a major role in enforcing fisheries laws in accordance with Law Number 45 of 2009. This research aims to evaluate the effectiveness of investigations carried out by Fisheries PPNS in handling cases of fishing without permits in West Kalimantan and identify the factors that influence them. This research uses empirical methods with a qualitative descriptive approach, data collection through interviews and analysis of investigative practices. The research results show that the effectiveness of investigations has increased thanks to good coordination between PPNS Fisheries with the Indonesian Navy and Polair. However, in the investigation process there are obstacles such as limited sanctions for foreign perpetrators, the limited number of investigators, and the widespread use of destructive fishing gear such as fishing bombs and trawls. Apart from that, low public legal awareness also poses a challenge in law enforcement. Even though there has been an increase in the effectiveness of investigations, this research concludes that improvements are needed in regulatory aspects, human resources, facilities, and public legal awareness to ensure sustainable fisheries management. Keywords: Fisheries PPNS, investigations, legal effectiveness, West Kalimantan Abstrak Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, termasuk di perairan Kalimantan Barat. Namun, maraknya penangkapan ikan tanpa izin mengancam ekosistem laut dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memiliki peran utama dalam menegakkan hukum perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan dalam menangani kasus penangkapan ikan tanpa izin di Kalimantan Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan analisis terhadap praktik penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan telah meningkat berkat koordinasi yang baik antara PPNS Perikanan dengan TNI AL dan Polair. Namun, dalam proses penyidikan terdapat kendala seperti keterbatasan sanksi bagi pelaku asing, jumlah penyidik yang masih minim, serta maraknya penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan dan trawl. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Meskipun terjadi peningkatan efektivitas penyidikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat guna memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kata kunci: PPNS Perikanan, penyidikan, efektivitas hukum, Kalimantan Barat.