IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK - NIM. A1011211249, GLORIA ANGGI RUMAPEA (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
ABSTRAK Kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pelaku biasanya berasal dari lingkungan terdekat korban. Pemerintah Indonesia mengeluarkan hukuman kebiri kimia untuk menanggulangi hal ini. Namun, terdapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan kebiri kimia, dengan alasan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran dan kurang bukti dari efektivitas hukuman kebiri kimia. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan hukuman kebiri kimia, bagi terpidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dijatuhi hukuman kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap dokter yang menolak melaksanakan eksekusi kebiri kimia dan dampaknya terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual untuk menganalisis masalah hukum penolakan dokter melaksanakan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen, mengkaji peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran deskriptif dan pemahaman mendalam terkait isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dokter terhadap eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak mengarah pada hambatan pelaksanaan putusan hukum. Dokter menganggap kebiri kimia bertentangan dengan kode etik kedokteran, meskipun bertujuan untuk mencegah kejahatan berulang. Penolakan tersebut bisa dikategorikan sebagai obstrution of justice, jika memenuhi unsur Pasal 216 KUHP, yang masih membutuhkan sanksi yang jelas untuk memastikan pelaksanaan hukuman. Kesimpulan penelitian menunjukkan kendala pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, terutama penolakan dokter karena bertentangan dengan kode etik kedokteran penolakan ini dapat dianggap sebagai obstruction of justice. Saran penelitian mencakup langkah administratif oleh jaksa, pemahaman hukum bagi dokter, serta perlunya informed consent dari terpidana untuk memastikan eksekusi kebiri kimia sesuai dengan prosedur dan hak terpidana terlindungi. Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Kebiri Kimia; Kode Etik Kedokteran. "ƒ ABSTRACT Sexual violence against children increases every year, and the perpetrators usually come from the victim's family or close environment. The Indonesian government issued a chemical castration punishment to tackle this issue. Unfortunately, there is a rejection from the Indonesian Medical Association (IDI) regarding the implementation of chemical castration, on the grounds that it is not in accordance with the medical code of ethics and lack of evidence of the effectiveness of chemical castration punishment. This results in the obstruction of the implementation of chemical castration punishment, for convicts of sexual violence against children who have been sentenced to chemical castration. The purpose of this study is to determine the legal implications of doctors who refuse to execute chemical castration and its impact on the implementation of decisions that have permanent legal force. This research uses a normative legal method with a case and conceptual approach to analyse the legal issues of doctors' refusal to execute chemical castration against perpetrators of sexual violence against children. The research data is obtained through document studies, reviewing regulations, court decisions, and legal literature. The analysis is carried out qualitatively to provide a descriptive picture and in-depth understanding of the issue. The results show that doctors' rejection of the execution of chemical castration against perpetrators of child sexual abuse leads to obstacles to the implementation of legal decisions. Doctors consider chemical castration to be against the medical code of ethics, even though it aims to prevent repeat crimes. The rejection can be categorised as obstruction of justice, if it fulfils the elements of Article 216 of the Criminal Code, which still requires clear sanctions to ensure the implementation of the sentence. The conclusion of the study shows the obstacles to the execution of chemical castration, especially the doctor's refusal because it is against the medical code of ethics, this refusal can be considered as obstruction of justice. Suggestions include administrative measures by prosecutors, legal understanding for doctors, and the need for informed consent from convicts to ensure the execution of chemical castration is in accordance with procedures and the rights of convicts are protected. Keywords: Sexual Violence Against Children; Chemical Castration; Code of Medical Ethics.