PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON - Slamet, Felicio Achmadianto; Kudus, Imanudin (JANE - Jurnal Administrasi Negara, 2025)
Penelitian ini menganalisis dampak penyederhanaan birokrasi terhadap perencanaan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan fokus pada tantangan ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumen, termasuk hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan pada posisi strategis seperti analis kebijakan dan pengelola pengadaan barang/jasa akibat keterbatasan formasi CPNS dan ketidaksesuaian kompetensi. Strategi yang diterapkan meliputi redistribusi pegawai, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan SDM berbasis data. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya perencanaan SDM yang strategis dan adaptif untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja, mendukung reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. This study analyzes the impact of bureaucratic simplification on human resource (HR) planning in the Cirebon City Regional Secretariat, focusing on the challenge of mismatching workforce needs and availability. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with key informants and document studies, including the results of the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK). The results showed significant gaps in strategic positions such as policy analysts and procurement managers due to limited CPNS formations and competency mismatches. Strategies implemented include redistribution of employees, competency development through training, and utilization of information technology to support data-based HR planning. The research conclusion emphasizes the importance of strategic and adaptive HR planning to address workforce gaps, support bureaucratic reform, and improve the quality of local governance.