Penetapan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Studi Kasus di Kepolisian Resor Halmahera Utara - Suhardiman Samuda; Syawal Abdulajid; Anshar Anshar (Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2025)
Penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama ketika anak tersebut secara bersamaan telah ditetapkan sebagai korban dalam perkara persetubuhan. Kasus ini mencerminkan adanya potensi tumpang tindih antara hukum pidana umum dan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam proses penetapan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anak sebagai tersangka tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepastian hukum. Penggunaan Pasal 284 KUHP dalam kasus ini dipandang tidak tepat apabila telah ada penetapan anak sebagai korban. Pendekatan hukum yang berorientasi pada Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mencerminkan keadilan restoratif dan empati terhadap kondisi korban. Penemuan ini menegaskan perlunya peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap status dan posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dibutuhkan pedoman teknis yang lebih eksplisit agar aparat tidak terjebak pada penafsiran hukum yang merugikan korban.