MEMBEDAH POLITIK HUKUM GBHN 1978 DAN PPHN: ANTARA SUPREMASI HUKUM DAN DOMINASI KEKUASAAN - Septiana , Anissa; Zatalini Alfiyah Hadi , Ajeng (Journal of Studia Legalia, 2025)
ABSTRAK Wacana penghidupan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pasca-reformasi menjadi diskursus penting dalam konteks arah pembangunan nasional dan konfigurasi politik hukum Indonesia. PPHN diproyeksikan untuk menghadirkan konsistensi arah pembangunan lintas rezim pemerintahan. Namun, wacana ini menuai perdebatan, terutama karena mengingatkan pada peran Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978 pada masa Orde Baru yang sangat kuat dalam mengarahkan pembangunan nasional, namun juga rentan dimanfaatkan sebagai instrumen dominasi kekuasaan yang menempatkan hukum dalam posisi subordinat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum GBHN 1978 dan wacana PPHN dalam kerangka dialektika antara supremasi hukum dan dominasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Teori Mahfud MD tentang konfigurasi politik hukum digunakan untuk menilai bagaimana perubahan struktur politik memengaruhi produk hukum, sementara teori Bagir Manan tentang politik hukum sebagai “policy behind legal policy” memberikan perspektif normatif terhadap legalitas PPHN sebagai kebijakan hukum temporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GBHN 1978 lahir dari konfigurasi politik yang sentralistik dan bersifat top-down, sehingga hukum kehilangan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Sementara itu, PPHN memiliki potensi menjadi instrumen supremasi hukum, asalkan dibentuk melalui proses demokratis, partisipatif, dan transparan. Penelitian ini menegaskan pentingnya desain politik hukum pembangunan yang tidak mengulangi pola dominatif masa lalu, serta menjamin akuntabilitas dan prinsip konstitusionalisme sebagai fondasi utama arah pembangunan nasional. Kata kunci : Politik Hukum, GBHN 1978, PPHN, Supremasi Hukum, Dominasi Kekuasaan. ABSTRACT In the context of national development and the political configuration of Indonesian law, the discourse on the revival of the Post-Reform State Policy Principles (PPHN) has become important. The PPHN is expected to provide a consistent framework for development across government regimes. However, this discourse has been debated, particularly because it evokes the role of the 1978 State Policy Guidelines (GBHN) during the New Order era. The GBHN strongly directed national development but was also susceptible to being used as an instrument of power domination, placing the law in a subordinate position. This article uses a juridical-normative method with historical and conceptual approaches to analyze the political dynamics of the 1978 GBHN law and the PPHN discourse within the dialectical framework between the rule of law and the domination of power. The research employs a juridical-normative approach with historical and conceptual methods. Mahfud MD's theory of legal political configuration is used to assess the effect of changes in political structure on legal products. Meanwhile, Bagir Manan's theory of legal politics as "policy behind legal policy" provides a normative perspective on the legality of the PPHN as a temporary legal policy. Results showed that the 1978 GBHN emerged from a centralized, top-down political configuration, causing the law to lose its control function over power. Meanwhile, the PPHN has the potential to become an instrument of the rule of law if it is formed through a democratic, participatory, and transparent process. Keywords : Politics of Law, GBHN 1978, PPHN, Rule of Law, and Dominance of Power.