URGENSI PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT BANGKA BELITUNG TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TIMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAH PUSAT - ‘Aina Afhami , Qorry; Duhita , Ratna (Journal of Studia Legalia, 2025)
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji serta menganalisis terkait urgensi perlindungan hak masyarakat di Bangka Belitung terhadap dampak pengelolaan pertambangan timah dari perspektif hukum pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung telah berdampak signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Tindakan pemerintah dalam pengelolaan tambang timah bertentangan dengan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) meliputi asas kepastian hukum, asas keadilan dan kewajaran, asas bertindak cermat, asas permainan yang layak, asas kebijaksanaan, dan asas keterbukaan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam upaya perlindungan hak masyarakat, antara lain konflik kepentingan antara pihak terkait, lemahnya penegakan hukum, dan ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor pertambangan. Pemerintah juga perlu menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, melindungi warga dari eksploitasi, melakukan pemulihan sosial, dan memberikan pendampingan hukum serta jaminan sosial bagi masyarakat terdampak. Kata Kunci: pertambangan timah, hak masyarakat, Bangka Belitung, AAUPB, perlindungan lingkungan. ABSTRACT This research study examines as well as analyzes in regards to urgently protecting the rights of Bangka Belitung citizens against the effects of tin mining management from the perspective of central government laws. This research uses legal normative methods, by examining Law No. 3 2020 about amendment to Law No. 4 2009 regarding Mineral and Coal Mining and its implementation on the field. The research results show that tin mining activity in Bangka Belitung has made a significant impact that clashes a few General Principles of Good Governance (AAUPB) which covers the principles of legal certainty, principles of justice and equity, principles of acting thorough, principles of fair play, principles of wisdom, as well as principles of openness. This study identifies the main challenges in the efforts of protecting civilian rights, one of which include conflict of interest between involved parties, weak law enforcement, and the civilian economy's reliance on the mining sector. The government also needs to ensure civilian rights to a clean and healthy living environment, protecting citizens from exploitation, conducting social rehabilitation, and lending legal assistance as well as social guarantee for all citizens involved. Keywords: tin mining, citizen rights, Bangka Belitung, AAUPB, environment protection.