DEWAN PENGAWAS SEBAGAI INSTRUMEN CHECKS AND BALANCES BUMN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 1 TAHUN 2025 SEBAGAI TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL - Imam Rafi , Andi; Adelia Nataneila, Naura; Zahwa Nur Rahayu, Laila (Journal of Studia Legalia, 2025)
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa perubahan mendasar terhadap desain tata kelola korporasi BUMN, khususnya melalui penguatan peran Dewan Pengawas sebagai instrumen checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis posisi Dewan Pengawas dalam struktur BUMN pasca lahirnya regulasi tersebut dan menilai sejauh mana peran tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 bukan sekadar fungsi pengawasan administratif, tetapi merupakan bagian integral dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan korporasi negara demi mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, efektivitas Dewan Pengawas masih menghadapi tantangan serius, terutama dari aspek independensi, kewenangan substantif, dan keterbukaan publik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi desain kelembagaan yang selaras dengan prinsip checks and balances serta Pasal 33 UUD NRI 1945. Temuan ini menjadi kontribusi penting bagi diskursus reformasi BUMN menuju tata kelola yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab secara konstitusional. Kata Kunci: Dewan Pengawas, BUMN, checks and balances, tanggung jawab konstitusional. ABSTRACT Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) introduces a structural shift in the governance model of SOEs, particularly by reinforcing the role of the Supervisory Board as a vital mechanism of checks and balances within Indonesia’s constitutional framework. This paper provides a juridical analysis of the Supervisory Board’s position under the new regulation and examines its function as a constitutional obligation to ensure the accountability of public wealth management. Utilizing a normative legal method, this study draws upon secondary data sources such as legislation, legal doctrines, and Constitutional Court decisions. The findings reveal that the Supervisory Board's role, as stipulated in Law No. 1/2025, extends beyond mere administrative oversight—it forms a crucial part of the state’s institutional control over corporate power, designed to prevent abuses and irregularities. However, the Supervisory Board’s effectiveness remains questionable due to challenges in independence, substantive authority, and public transparency. Consequently, there is a pressing need to reconstruct its institutional design to align more closely with the principles of checks and balances and Article 33 of the 1945 Constitution. These findings contribute significantly to the broader discourse on SOE reform and offer a critical perspective on achieving democratic, transparent, and constitutionally responsible corporate governance. Keyword: Supervisory Board, SOEs, checks and balances, constitutional responsibility.