STUDI KASUS PENOLAKAN PUBLIK ATAS KEBIJAKAN PUBLIK - Dewi, Rosmala (Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2017)
Penolakan publik adalah suatu bentuk perlawanan oleh publik atau rakyat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan kebijakan publik secara umum adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorangÂ  aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah publik dapat menerima kebijakan publik. Berdasarkan penelitian, beberapa kasus penolakan publik terhadap kebijakan publik antara lain peristiwa MALARI (Malapetaka Limabelas Januari) tanggal 15 JanuariÂ 1974, yang menolak kebijakan Presiden Soeharto yang dianggap terlalu tergantung kepada modal asing dan mengabaikan nasib rakyat kecil. Peristiwa tahun 1998 yang dipelopori mahasiswa di berbagai daerah, yang menuntut agar Presiden Soeharto turun dari kursi Presiden RI yang dianggap publik tidak pro rakyat kecil. Selama beberapa tahun usia kemerdekaan RI, kesejahteraan cenderung milik segelintir golongan masyarakat terutama yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, atau segelintir masyarakat yang memiliki kolega di pemerintahan. Demikian juga dengan peradilan, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kebijakan pemerintah menyikapi persoalan sosial tersebut acap kali tidak pro rakyat kecil sehingga rakyat melakukan perlawanan. Keberanian rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah semakin lama terkesan semakin anarkis dan brutal. Pemerintah harus menyahuti suara rakyat kecil yang getol dijanjikan sewaktu kampanye politik pada saat Pilpres maupun Pileg. Apabila pemerintah tetap acuh dengan berbagai persoalan yang dihadapi publik atau rakyat, dikhawatirkan rakyat akan melakukan perlawanan yang lebih anarkis. Oleh karenanya, untuk membangun pemerintahan yang baik disarankan agar pemerintah lebih pro aktif mendengar dan menyahuti keinginan rakyat.Â