IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 DI DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR - Siregar, Surya Murni; Isnaini, Isnaini (Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 2015)
AbstrakSalah satu sumber pendapatan desa yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi . adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LKMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat luas, pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LKMD, perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa. DISTRICT GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION IN THE PROVISION OF FUND ALLOCATION LABUHANBATU DESA (ADD ) 2014 IN THE VILLAGE SEI looks SUB TRIM DOWNSTREAMAbstractOne source of income in the village set in the Act No. 32 of 2004 on Regional Government is part of the financial balance of central and local received by Regency / City which is the Village Fund Allocation (ADD). The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of the Village Fund Allocation in Sei Looks Blade Downstream District of Labuhan Batu district, as well as contributing factors and obstacles affecting the implementation and the strategy that should be done within the framework of the successful implementation of the policy. The results showed that the implementation of the policy of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu went pretty smoothly. However, if it is related to the achievement of objectives, the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu not optimal. Although the purpose of improvement of governance and community development, has been carried out optimally, but the goal for upgrading an association of villages in the planning, implementation and control of the development has not run optimally. Likewise, the purpose of increasing participation of non-governmental mutual aid society is not optimal. Some of the factors that affect the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu is communication, resource capabilities, attitudes executive, bureaucratic structure, and the size and environmental policy objectives. Factors that are supporting communication, resource capabilities, attitudes executive, bureaucratic structure, the environment and the size and purpose of the policy is: socialization, the smoothness of information. consistency of policy, executive ability, support facilities and infrastructure, implementing a good perception, the implementation team, BPD and LKMD authority and their conformity with the implementation of the policy. While the inhibiting factors are: Lack of socialization ADD to the community, lack of human resources, lack of support for other rural incomes, lack of response executor, not the division of tasks teams, less goes role LPMD and inaccuracies target. Of supporting and inhibiting factors are the strategies that should be done is the broader public, the implementation of ADD by community groups, clarity of position, duties and functions LKMD, integrated rural development planning with district planning systemKey words : implementation, policy, fund allocation