Implementasi Kebijakan Pelayanan Apostille Berbasis Transformasi Digital di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali - Ariani, Ni Kadek; Prabawati, Ni Putu Anik (Socio-political Communication and Policy Review, 2025)
The apostille legalization policy is a form of bureaucratic simplification for public documents intended for international use, adopted by the Indonesian government following the ratification of the 1961 Apostille Convention through Presidential Regulation No. 2 of 2021. Its implementation is conducted digitally and centrally by the Ministry of Law and Human Rights under the authority of the Directorate General of General Legal Administration, including at the regional level through regional offices such as the Bali Regional Office. This digital transformation aims to enhance the efficiency, transparency, and accessibility of cross-border document legalization services in a faster and more standardized manner. This study aims to examine the implementation of the digital-based apostille policy at the Ministry of Law and Human Rights Regional Office in Bali. The main research question focuses on how the implementation aligns with the policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn. The qualitative findings indicate that while the implementation has been relatively effective, technical issues such as system disruptions, low digital literacy among the public, and limited service flexibility remain challenges. Therefore, strengthening digital outreach, improving technological infrastructure, and developing a more adaptive system are essential strategies to support the future success of the apostille service. ABSTRAK Kebijakan legalisasi apostille merupakan bentuk penyederhanaan birokrasi dokumen publik untuk keperluan internasional yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia sejak diratifikasinya Konvensi Apostille 1961 melalui Perpres No. 2 Tahun 2021. Implementasinya dilakukan secara digital dan terpusat melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berada di bawah otoritas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, termasuk di tingkat daerah oleh Kantor Wilayah, seperti yang diterapkan di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. Transformasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan legalisasi dokumen lintas negara secara lebih cepat dan terstandar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan apostille berbasis transformasi digital di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. Permasalahnnya adalah bagaimana implementasi kebijakan berbasis transformasi digital tersebut dilihat dari model teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian kualitatif yang dilakukan memperlihatkan bahwa meskipun implementasi berjalan cukup efektif, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan sistem, literasi digital masyarakat yang rendah, dan keterbatasan fleksibilitas layanan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan sistem yang lebih adaptif menjadi strategi penting untuk mendukung keberhasilan layanan apostille ke depan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Transformasi Digital; Apostille