Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pengembalian Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional - Putri Anggraini, Lutfia; Malut, Maria Goreti; Timuneno, Antonius Y. W. (Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2025)
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam pengembalian Pinjaman PEN berdasarkan DSCR dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam menunjang pengembalian pinjaman PEN. Desain Penelitian dan Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran, khususnya desain sekuensial eksplanatori. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi NTT memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam pengembalian pinjaman PEN selama tahun 2022-2024. Kondisi DSCR Provinsi NTT dipengaruhi oleh mekanisme pembayaran utang dengan PT SMI, termasuk masa grace period pada tahun 2022 dan 2023, yang memberikan keringanan pembayaran pinjaman dan menghasilkan nilai DSCR yang tinggi. Hal ini tercermin dari pencapaian rasio DSCR yang melebihi batas minimum yaitu 2,5 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Strategi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam menunjang pengembalian Pinjaman PEN yaitu melalui mekanisme pemotongan langsung dari penyaluran Dana Alokasi Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Implikasi: Penelitian ini mengimplikasikan bahwa strategi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT, seperti pemanfaatan masa grace period dan pemotongan langsung DAU, efektif dalam menjaga kemampuan membayar pinjaman PEN. Temuan ini juga memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam merancang kebijakan pinjaman yang lebih adaptif terhadap kondisi keuangan daerah serta pentingnya perencanaan dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.