KESESUAIAN TATA NASKAH DINAS UNTUK KELANCARAN KOMUNIKASI TERTULIS DI BIDANG SEKRETARIAT DISKOMINFO JABAR - Setiawati, Setiawati; Rudiana, Rudiana; Nuryanto, Yayan (Responsive, 2025)
Pembuatan surat dinas yang sesuai dengan aturan tata naskah dinas sangat penting untuk mewujudkan keseragaman surat dinas. Apabila surat dinas dibuat tanpa memperhatikan aturan tata naskah dinas, maka dapat timbul berbagai permasalahan seperti ketidakseragaman, ketidakrapihan, dan retan terhadap pemalsuan dokumen naskah dinas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Pergub Jabar No. 30/2018 dan Pergub Jabar No. 11/2022 terhadap enam buah surat dinas yang dikeluarkan oleh Bidang Sekretariat Diskominfo Jabar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder surat-surat yang dikeluarkan oleh Bidang Sekretariat Diskominfo Jabar di tahun 2024. Kemudian, analisis dilakukan secara legalistik dengan memperhatikan lima aspek yang mencakup kesesuaian format dan kelengkapan bagian, kesesuaian kop, penomoran, pengetikan, dan penandatanganan surat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian surat dinas terhadap format, kesesuaian kop, dan pengetikan surat. Tetapi terdapat beberapa aspek yang telah sesuai aturan tata naskah dinas, antara lain kelengkapan bagian, aspek penomoran, dan penandatanganan surat sebagaimana telah diatur dalam Pergub Jabar No. 30/2018 dan Pergub Jabar No. 11/2022. Making official letters by the rules of official scripts is very important to realize the uniformity of official letters. If official letters are made without paying attention to the rules of official scripts, various problems can arise such as non-uniformity, untidiness, and susceptibility to falsification of official script documents. This study aims to combine the conformity of West Java Governor Regulation No. 30/2018 and West Java Governor Regulation No. 11/2022 with six official letters issued by the West Java Diskominfo Secretariat Division. The method used in this study is a qualitative descriptive method using secondary data from letters issued by the West Java Diskominfo Secretariat Division in 2024. Then, it is carried out legally by paying attention to five aspects: conformity of format and completeness of sections, conformity of letterhead, numbering, typing, and signing of letters. The results of this study indicate that there is a non-conformity of official letters to the format, conformity of letterhead, and typing of letters. However, several aspects are by the rules of official scripts, including completeness of sections, numbering aspects, and signing of letters as regulated in West Java Governor Regulation No. 30/2018 and West Java Governor Regulation No. 11/2022.