Analisis Biplot pada Pemetaan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Women empowerment - Hafidzah, Afrah; Mulyani, Riska; Retha, Siti Reva; Kruba, Rumaisa (South East Asian Management Concern, 2025)
Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pengukuran pembangunan berbasis gender dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik women empowerment menggunakan metode analisis biplot. Empat indikator utama yang dianalisis adalah angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, keterlibatan perempuan di parlemen, dan sumbangan pendapatan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa biplot mampu menjelaskan 72,12% keragaman data secara keseluruhan. Provinsi-provinsi di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat kuadran yang merepresentasikan kemiripan karakteristik women empowerment. Kuadran I didominasi oleh provinsi dengan sumbangan pendapatan perempuan yang rendah, kuadran II didominasi oleh provinsi dengan rata-rata lama sekolah dan keterlibatan perempuan di parlemen yang rendah, kuadran III didominasi oleh provinsi dengan sumbangan pendapatan perempuan yang tinggi namun angka harapan hidup yang rendah, dan kuadran IV dinominasi oleh provinsi dengan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan keterlibatan perempuan di parlemen yang tinggi. Karakteristik women empowerment yang paling dominan di Indonesia adalah sumbangan pendapatan perempuan. selain itu, terdapat korelasi positif antara angka harapan hidup dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dengan keterlibatan perempuan di perlemen, rata-rata lama sekolah dengan keterlibatan perempuan di perlemen dan keterlibatan perempuan di perlemen dengan sumbangan pendapatan perempuan, sementara terdapat korelasi negatif antara sumbangan pendapatan perempuan dengan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Temuan ini diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia.