ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DERAI HARU DALAM MEMPERMUDAH ADMINISTRASI PASCA PERCERAIAN DI KOTA PROBOLINGGO (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO) - Siti Marwiyah; Mastina Maksin; Vadhea Nuraliza (Jurnal Caraka Prabu, 2025)
Studi ini bertujuan untuk mengkaji kualitas layanan inovasi "Derai Haru" yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Probolinggo dalam mempermudah tata kelola administrasi setelah perceraian. Inovasi ini disusun untuk mempermudah tahapan perubahan status kependudukan bagi orang yang baru bercerai, menyediakan layanan terpadu untuk penerbitan akta perceraian, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari staf Dispendukcapil, hakim Pengadilan Agama, dan masyarakat yang telah memanfaatkan layanan Derai Haru. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori kualitas pelayanan publik dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yang mencakup dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Selain itu, digunakan pula teori manajemen administrasi dari Henri Fayol yang meliputi 14 prinsip manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Derai Haru telah memberikan kontribusi positif dalam mempermudah administrasi pasca perceraian, dilihat dari peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan. Dimensi tangible terpenuhi dengan ruang pelayanan yang nyaman dan lokasi strategis. Dimensi reliability tercermin dari standar pelayanan yang jelas dan terukur. Dimensi responsiveness terlihat dari upaya petugas dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat. Dimensi assurance ditunjukkan dengan komunikasi yang baik dan pelayanan yang tepat waktu. Dimensi empathy diwujudkan melalui pendekatan personal dan pemahaman terhadap kebutuhan emosional masyarakat. Kata Kunci: Administrasi Pasca Perceraian, Derai Haru, Inovasi Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan.