Implementasi Peraturan Pemerintah N0. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Kapasa Kota Makassar - Belsigaway, Felia (Public Health and Medicine Journal, 2024)
Pemberian ASI Eksklusif memiliki manfaat bagi bayi maupun ibu, karena ASI merupakan sumber komposisi seimbang untuk kebutuhan tumbuh kembang bayi. Kebijakan ASI Eksklusif tertuang dalam Pasal 128 Ayat 1 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, No. 15 Permenkes Tahun 2013 tentang Pelayanan Khusus Menyusui dan/atau pengeluaran ASI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PP NO. 33 untuk pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Kapasa Kota Makassar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, pemilihan infoman berdasarkan karakteristik tertentu yaitu infoman kunci dan informan utama. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang yang benar dan realistis, melalui wawancara mendalam (indepth interview) secara terstruktur dan observasi. Pengolahan data dalam penelitian ini secara manual dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan (content analysis) kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitain ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemberian ASI Eksklusif belum berjalan dengan baik, terutama di bagian Prasarana seperti tempat kerja dan sarana umum dan masih ada penggunaan susu formula bayi. Dimana seharusnya setiap tempat kerja dan sarana umum untuk menyediakan fasilitas khusus ibu menyusui dan memerah ASI. Penggunaan susu formula yang masih banyak pengiklanannya di setiap tempat umum dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh distributor dan produsen dan ini tidak berdasarkan pada PP No. 33 Tahun 2012 yang sudah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian adalah PP No. 33 Tahun 2012 belum terlaksana dengan baik karena masih banyak pelanggaran-pelangaran peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Disarankan agar lebih memperhatikan dan mempertegas kebijakan PP No. 33 Tahun 2012 terhadap setiap instansi khususnya kesehatan, untuk memperhatikan dan mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan menetapkan sanksi bagi yang melakukakan pelanggaran.