PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA INFORMASI DPRD KABUPATEN BANGKALAN: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA - Madrim (Jurnal Media Akademik (JMA), 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran media sosial TikTok sebagai sarana informasi DPRD Kabupaten Bangkalan dalam perspektif hukum tata negara. TikTok, sebagai platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, menawarkan peluang strategis sebagai medium komunikasi publik dan penyebaran informasi pemerintahan, khususnya dalam konteks transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bangkalan. Subjek penelitian meliputi Sekretariat DPRD Bangkalan, anggota DPRD Bangkalan, pengikut akun TikTok resmi @dprdbangkalan, serta masyarakat Bangkalan yang memenuhi kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan socio-legal (hukum normatif-empiris). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi aktivitas media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi politik dan informasi publik yang lebih interaktif, mudah diakses, serta menarik bagi generasi muda. Penggunaan TikTok ini mencerminkan bentuk adaptasi DPRD terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus mendukung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.