Peran Kemenkumham Dalam Proses Mediasi Pelanggaran Hak Cipta - Prayogi, Prayogi; Hendarman, Hari; Nasrullah, Nasrullah; Astarudin, Tatang; Kholid, Muhamad (Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2025)
Copyright is an exclusive right granted to the creator automatically based on the declarative principle. As one of the components of Intellectual Property Rights with the broadest scope of creation, copyright contributes significantly to the growth of Indonesia's creative economy. This paper examines mediation as one of the alternative methods for resolving copyright infringement disputes involving a neutral third party called a mediator. According to Article 95(4) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, mediation is recognized as one of the dispute resolution options, including copyright infringement cases. Mediation offers a non-litigation approach where the parties meet under the guidance of a mediator, in this case the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Java Province. This research focuses on the types of copyright infringement resolved through mediation at the Regional Office, as well as the role of the Regional Office in facilitating settlement through mediation. This research uses normative juridical methods, using statutory and conceptual approaches. The results showed that in a copyright infringement case involving Nusa Putra University Sukabumi, the West Java Regional Office successfully mediated the dispute.ABSTRAKHak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Sebagai salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual dengan cakupan ciptaan yang paling luas, hak cipta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Tulisan ini mengkaji mediasi sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Menurut Pasal 95 (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mediasi diakui sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa, termasuk kasus pelanggaran hak cipta. Mediasi menawarkan pendekatan non-litigasi di mana para pihak bertemu di bawah bimbingan mediator, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang diselesaikan melalui mediasi di Kantor Wilayah, serta peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Universitas Nusa Putra Sukabumi, Kantor Wilayah Jawa Barat berhasil memediasi sengketa tersebut.