ANALISIS ZONA NILAI TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH RUNGKUT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI SURABAYA - Deviantari, Udiana Wahyu; P., Andi Nurul W.; Dediyono, Andy (GEOID, 2019)
Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Karena itu, banyak warga yang pergi ke kota ini untuk mendapatkan pekerjaan alih-alih bekerja di kota asal mereka. Namun, karena urbanisasi yang pasif itu membuat kebutuhan masyarakat akan rumah semakin besar sementara ketersediaan lahan terbatas. Ketika permintaan tanah lebih tinggi dari tanah yang tersedia maka harga tanah akan lebih tinggi. Dua sumber pendapatan lokal adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) di mana pengimporan dasarnya adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk PBB dan NPOP untuk BPHTB. Namun, dalam hal ini NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) disamakan dengan NJOP karena sumber pendapatan pajak yang sama yaitu komparatif penjualan. Asesmen massa digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan lokasi memiliki luas wilayah. Oleh karena itu, zona nilai tanah harus ditumpang tindih dengan rencana tata ruang terperinci untuk menghitung potensi pendapatan PBB dan BPHTB. Zona industri memiliki kesesuaian lahan tertinggi 99,22% dengan luas 857.121.718 m2. Peningkatan pendapatan lokal melalui potensi pendapatan PBB dan BPHTB menunjukkan angka positif atau peningkatan nilai di setiap zona.