KECENDERUNGAN MASALAH GIZI BURUK DI INDONESIA - Jahari, Abas Basuni (GIZI INDONESIA, 2011)
Prevalensi  gizi  kurang  dan  buruk  menurut  BB/U  belum banyak  berubah  dari  sejak  krisis  hingga  kini, sementara  dana  untuk  program  perbaikan  gizi  semakin meningkat.  Revitalisasi  Posyandu  dan  Sistem Kewaspadaan  pangan  dan  Gizi  (SKPG)  untuk  penanggulangan  masalah  rawan  pangan  dan  gizi  di sebagian  besar  kabupaten  di  Indonesia  tidak  diimplementasikan.  Telaahan  ini  bertujuan  untuk mempelajari  beberapa  fakta  dari  hasil  analisis  data tentang  gizi  kurang  dan  gizi  buruk  yang  terjadi  diIndonesia. Data yang digunakan adalah hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Jawa Barat tahun 2004, Hasil Survei Gizi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pasca-Tsunami, 2005, dan survei masalah gizi mikro  di  7  provinsi  tahun  2006.  Hasil  menunjukkan  bahwa  dari  21,3  persen  anak  balita  yang  termasuk kategori rawan, 10 persen di antaranya sangat rawanuntuk menjadi status BB/U Rendah (Gizi Kurang). Kemudian, secara umum dari 32,9 persen anak balita berstatus BB/U Rendah yang ada pada posisi rawan, 13,2 persen di antaranya ada pada posisi sangat rawan untuk menjadi status BB/U Sangat Rendah (Gizi Buruk).  Berdasarkan  TB/U,  proporsi  anak  balita  dengan TB/U  Normal  yang  rawan  untuk  menjadi  status TB/U Pendek meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Secara umum 39,9 persen anak balita yang berstatus  TB/U  pendek  ada  pada  posisi  rawan,  di  antaranya 17,8  persen  ada  pada  posisi  sangat  rawan untuk  menjadi  status  TB/U  Sangat  Pendek.  Namun,  berdasarkan  BB/TB,  hanya  9  persen  anak  balita berstatus BB/TB Normal yang ada dalam posisi rawan,3,9  persen di antaranya ada pada posisi sangat rawan untuk menjadi status BB/TB Kurus. Karena jumlah anak balita berstatus gizi baik (normal) yang ada pada posisi rawan terus meningkat mengikuti pertambahan usia, maka upaya perbaikan gizi yang bersifat preventif sudah harus dilaksanakan sejak usia dini,tidak hanya untuk anak balita kurang gizi tetapi juga bagi  anak  balita  yang  dikategorikan  berstatus  gizi  baik.  Arah  kebijakan  pemerintah  hendaknya  melalui kegiatan  yang  bersifat  PREVENTIF  dan  PROMOTIF  yang  PROAKTIF,  harus  diimplementasikan  secara benar, baik di pusat maupun di daerah. Kata kunci: SKPG, Posyandu, status gizi