ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk - NIM. A1012191166, VICTORIO NOVIANUS MUSTAHIR (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
Abstract Unilateral Termination of Employment (PHK) without following legal procedures is a crucial issue in industrial relations and often triggers disputes between workers and employers. One case that is the focus of this study is Decision Number 34/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PTK, which concerns the termination of a supervisor without formal legalproof of alleged serious misconduct. The background of this research is based on the importance of legal protection for workers' normative rights and the need for clarity in judges"™ legal considerations in termination cases. This study uses normative legal research methods, employing a literature review approach to laws and regulations, court decisions, and relevant legal doctrines. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively to examine judges"™ legal reasoning and the legal consequences of the decision. The results show that the panel of judges considered both juridical and non-juridical aspects in deciding the case. Although the termination was declared valid due to the end of the employment relationship, the judge found that the alleged serious misconduct could not be legally proven. Therefore, the company was still required to pay compensation to the worker in the form of one-time severance pay, a long-service award, and other entitlements totaling Rp51,936,300. This decision reflects the application of the principles of justice, legal certainty, and utility in resolving industrial disputes and emphasizes that serious misconduct must be legally proven through criminal court proceedings before being used as grounds for termination without compensation. Keywords: Termination of Employment, Judicial Consideration, Worker Compensation, PHI Decision, Labor Law. Abstrak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum merupakan isu yang krusial dalam hubungan industrial dan seringkali memicu sengketa antara pekerja dan pengusaha. Salah satu contoh kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 34.Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk, yang menyangkut PHK terhadap seorang mandor tanpa proses pembuktian hukum atas dugaan pelanggaran berat. Latar belakang penelitian ini didasari pada pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif pekerja dan perlunya kejelasan dalam Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus PHK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundangan-undangan,putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim serta Akibat Hukum dari Putusan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis dalam memutus perkara. Meskipun PHK dinyatakan sah karena hubungan kerja telah berakhir, Hakim menilai bahwa Pelanggaran Berat yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, perusahaan tetap diwajibkan memberikan kompensasi kepada pekerja, berupa uang pesangon satu kali, penghargaan masa kerja satu kali, dan penggantian hak lainnya dengan total Rp51.936.300. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan,kepastian hukum,dan kemanfaatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta menegaskan bahwa pelanggaran berat harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum pidana untuk menjadikan dasar PHK tanpa kompensasi. Kata Kunci : PHK, Pertimbangan Hukum Hakim, Kompenasasi Pekerja, Putusan PHI, Ketenagakerjaan