TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PARCEL PANGAN KADALUWARSA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN - NIM. A1011211151, IDRIS (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
ABSTRACT In the current era of globalization and free trade, many products or goods are marketed to consumers, but many of these products that have expired are still sold by producers. This is certainly very detrimental to consumers because it can endanger the health and safety of consumers, besides that it is also contrary to consumer protection laws. Therefore, there needs to be an effort from the government to protect consumers through law enforcement in the field of consumer protection. Of course, this makes the author interested in raising the title of the thesis on "Actions Against Business Actors Who Sell Expired Food Parcels in the Perspective of Consumer Protection Law" to study what actions must be taken against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection law. In writing this thesis, the author conducted a study that aims to find out what actions are taken against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection. This research is a normative legal research, namely referring to legal norms contained in laws and court decisions and legal norms that exist in society, then this research is descriptive qualitative to describe and explain problems regarding actions against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection law. The author also uses data collection techniques by interviewing the authorities to obtain primary and secondary data for this writing. The results of the research that the author obtained from this study are that there are still violations of consumer protection every year. In 2011 and 2012, there were still sellers who sold expired food parcels. The violations were immediately dealt with by BBPOM officers by asking business actors to dismantle the parcel and replace it with a new one, then the officers gave a warning letter and direct guidance. In addition to the warning letter and guidance, the sanctions that can be received by business actors are imprisonment and fines if the business actor is found to still violate existing regulations after receiving a warning letter. Therefore, in this case, the government must increase supervision and guidance of business actors so that they can achieve the objectives of the Law on Consumer Protection and regulations related to consumer protection to achieve maximum results. Keywords: Protection, Consumers, Parcel, Expiration ABSTRAK Pada era globalisasi dan perdagangan bebas pada saat ini banyak produk atau barang yang di pasarkan kepada konsumen, tetapi banyak dari produk-produk tersebut yang sudah kadaluwarsa masih di jual oleh produsen. Hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi konsumen melalui penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Tentu saja hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang "Tindakan Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Parcel Pangan Kadaluwarsa Dalam Prespektif Hukum perlindungan Konsumen" untuk mempelajari bagaimana tindakan yang harus dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen. Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai tindakan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara ke pihak yang berwenang tersebut untuk memperoleh data primer dan data sekunder untuk penulisan ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah masih terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen di tiap tahunnya. Pada tahun 2011 dan 2012 masih terdapat penjual yang menjual parcel pangan yang telah kadaluwarsa. Pelanggaran tersebut langsung ditindak oleh petugas BBPOM dengan meminta pelaku usaha membongkar bingkisan parcel tersebut dan menggantinya dengan yang baru, kemudian petugas memberi surat peringatan dan pembinaan secara langsung. Selain surat peringatan dan pembinaan sangsi yang dapat diterima oleh pelaku usaha adalah hukuman penjara dan denda jika kedapatan pelaku usaha tersebut tetap melanggar peraturan yang ada setelah mendapat surat peringatan. Oleh sebab itu dalam hal ini pemerintah harus lebih meningkatankan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sehingga dapat mencapai tujuan dari Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan yang terkait perlindungan konsumen agar tercapai maksimal. Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Parcel, Kadaluwarsa