ANALISIS PENGEMBALIAN HARTA MILIK PRIBADI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018) - Lubis, Carissa Vialyta; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar (JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 2025)
Abstract: In a legal marriage, there are legal consequences, where the legal consequences are the emergence of property in the marriage. Joint property is regulated in Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage which states that "property acquired during marriage becomes joint property. Based on this article, it can be formally understood that the definition of joint property is the property of husband and wife obtained in marriage. The problems in this study include How is the Legal Regulation of Husband and Wife Property After Divorce, Control of Personal Property After Divorce and What are the Legal Consequences of One Party Who Considers There is a Joint Right to Property Acquired During Marriage Still Ongoing in Decision Number 87/Pdt/2017/PT.Dps and Supreme Court Decision Number 1470K/Pdt/2018. The research method used in this writing is a normative legal research type. The nature of this research is descriptive analytical. The data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is Library Research in the form of documentary studies. Data analysis in this study is qualitative analysis, so that the conclusion in this study uses a deductive method. The assets owned by the husband and wife during marriage and after divorce should not mix the assets so that there is no conflict during divorce. It is better to anticipate if a divorce occurs to make a marriage agreement to help prevent disputes in the future. Keyword: Property, Personal Property, Divorce. Abstrak: Dalam suatu perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat(1) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pasal ini secara formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan dalam perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Bagaimana  Pengaturan  Hukum Harta Suami Istri  Setelah Terjadinya Perceraian, Penguasaan Harta Milik Pribadi  Setelah Terjadinya Perceraian dan Bagaimana Akibat Hukum Salah Satu Pihak Yang Menganggap Ada Hak Bersama Pada Harta Bawaan  Yang Diperoleh Semasa Perkawinan Masih Berlangsung Dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu Library Research berupa studi dokumenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.. Harta bawaann yang dimiliki oleh suami-istri selama perkawinan dan setelah perceraian hendaknya tidak mencampur harta tersebut sehingga tidak terjadinya konflik pada saat perceraian.  Sebaiknya terhadap antisipasi apabila terjadi perceraian melakukan perjanjian perkawinan untuk membantu agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Kata kunci: Harta, Milik Pribadi, Perceraian.