ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH - Setiawan, Hendra; Barus, Baba; Suwardi, Suwardi (MAJALAH ILMIAH GLOBE, 2014)
ABSTRAKKawasan hutan Kabupaten Lombok Tengah saat ini tidak bisa memproduksi hasil hutan kayu karena kondisi vegetasi hutan kurang optimal sehingga terjadi defisit kebutuhan kayu di wilayah ini. Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan kayu adalah melalui produksi hutan rakyat. Saat ini produksi hutan rakyat masih rendah tetapi berpotensi besar, untuk itu dibutuhkan perencanaan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendapatkan jenis tanaman yang potensial berdasarkan referensi masyarakat dan identifikasi tingkat kelayakan dari pengusahaan hutan rakyat; (2) memetakan kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan rakyat; (3) mendapatkan potensi ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Tengah; dan (4) menyusun arahan pengembangan hutan rakyat. Analisis data pada penelitian ini mencakup analisis data spasial berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG), analisis finansial, identifikasi jenis tanaman hutan rakyat prioritas menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan lahan yang dialokasikan untuk hutan rakyat di Kabupaten Lombok Tengah yang sesuai dan tersedia untuk sengon yaitu seluas 2.552,2 ha, mahoni seluas 4.363,7 ha dan jati seluas 8.825,8 ha. Analisis finansial menunjukkan bahwa pengusahaan hutan rakyat layak untuk dikembangkan terlihat dari nilai NPV, BCR, dan IRR yang memenuhi kriteria layak walaupun pada tingkat suku bunga yang berbeda. Arahan jenis tanaman hutan rakyat yaitu, pada bagian utara untuk sengon (Paraserianthes falcataria) dan mahoni (Swietenia mahogany) sedangkan di bagian selatan untuk jati (Tectona grandis). Lokasi arahan pengembangan terdapat di 8 kecamatan prioritas yaitu Pujut, Praya Barat, Batukliang, Praya Barat Daya, Batukliang Utara, Kopang, Praya Timur, dan Pringgarata. Saat ini posisi tawar petani masih rendah sehingga harga kayu dari hutan rakyat dikuasai oleh pengumpul/pedagang kayu, karena pola pengembangan dan kelembagaan kelompok tani belum terkoordinasi secara baik. Pola pengembangan kemitraan yang berbasis koperasi merupakan solusi yang tepat.Kata Kunci: hutan rakyat, pengembangan hutan rakyat, prioritas pengembanganABSTRACTCurrently, Central Lombok forest area is unable to produce timber because the forest vegetation is not in optimum condition, and resulted to the lack of wood products. Development of community forest is an alternative to meet the need for timber. Although the timber production derives from the community forest is still low, it is actually potential. Therefore, a good planning is required to boost the production. The objectives of this study were: (1) to obtain an excellent potential of plant types based on the community reference and identifiy the community forest feasibility level in terms of economic value; (2) to map potential land availability for developing community forest; (3) to assess the potential of land availability used to developed the community; and (4) to formulate the direction of community forest development. The data analyses covered in this research include spatial analyses based on Geographic Information System (GIS), financial analysis, plant type identification of the community forest priority, and conducting an Analytical Hierarchy Process (AHP). The results shows that the land allocated for the community forest in Central Lombok was suitable and available for growing sengon (Paraserianthes falcataria) (2,552.2 ha), mahogany (Swietenia mahogany) (4,363.7 ha), and teak (Tectona grandis) (8,825.8 ha). The financial analysis showed that community forest business was feasible to be developed based on the values of NPV, BCR, and IRR that met the feasibility criteria in spite of the different interest rates. The northern part of the community forest was suggested to grow sengon and mahogany while the southern part was recommended to grow teak. The recommended locations for developing the community forests consist of eight sub-districts, namely Pujut, Praya Barat, Batukliang, Praya Tenggara, Batukliang Utara, Kopang, Praya Timur and Pringgarata. The farmerâs bargaining position is apparently low so that the pricing of forest products has been controlled by the timber collectors/traders. This is due to the patterns of institutional development and farmer groups that exist today are not well coordinated. Therefore, developing a pattern of a cooperative-based partnership would be a right solution.Keywords: community forest, community forest development, development priority