APLIKASI DATA INDERAJA DAN SIG UNTUK PERCEPATAN PENETAPAN BATAS ADMINISTRASI: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia - Niendyawati, Niendyawati; Hidayatno, Lulus (MAJALAH ILMIAH GLOBE, 2015)
Sebagai konsekuensi adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah semakin bertambahnya jumlah pemerintah daerah karena pemekaran wilayah. Hal ini berimplikasi pada bertambahnya segmen batas antar daerah. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa batas antar daerah di seluruh Indonesia belum semua ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan penetapan batas antar daerah, dimana hal ini juga menjadi agenda prioritas pemerintahan yang baru. Salah satu alternatif dalam percepatan penetapan batas adalah dengan memanfaatkan data inderaja dan Sistim Informasi Geografis (SIG), menggunakan metode kartometris. Data inderaja yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) dan citra SPOT 5 yang telah dilakukan proses ortorektifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi secara teknis segmen batas antar provinsi dan menguji pemanfaatan citra inderaja dan SIG dalam membantu percepatan penetapan batas administrasi antar provinsi di Kalimantan Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan citra SPOT 5 dan SRTM dengan metode kartometris membantu mempercepat proses penetapan batas antar provinsi di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu metode ini sangat direkomendasikan dalam upaya percepatan pemetaan batas administrasi. Percepatan penetapan batas berkontribusi dalam mempercepat pembentukan kepastian hukum dan mengurangi konflik horizontal di Indonesia.Kata kunci: citra inderaja, SIG, metode kartometris, batas administrasiABSTRACTEnactment of the Law No. 23 Year 2014 on Regional Government gives consequence on the increasing number of local governments due to regional administrative growth. This condition brings implications to an increase on boundaries segment between regions. The Ministry of Home Affair stated that the boundaries between regions throughout Indonesia have not been completely confirmed by Minister of Home Affair Regulatory. Therefore, it is necessary to accelerate the establishment of boundaries between the regions, where it has also become a priority agenda of the new government. One alternative on accelerating the boundaries delimitation is by utilizing remote sensing data and Geographical Information Systems (GIS), using cartometric method. Remote sensing data used in this study were orthorectified Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) data and SPOT 5 imagery. The aim of this study was to identify technical boundary segments between provinces and evaluate the use of remote sensing imagery and GIS for accelerating the determination of administrative boundaries between provinces in Central Kalimantan Province. Results of this study indicated that the use of SPOT 5 imagery and SRTM data using cartometric method could speed up the process of boundaries delimitations between provinces in Central Kalimantan. Therefore, this method is recommended to accelerate the administrative boundaries mapping. The acceleration of the delimitation contributes to speed up the establishment of legal certainty of the boundaries and reduce horizontal conflicts in Indonesia.Keywords: remote sensing imagery, GIS, cartometric method, administration boundary.