TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING PADA BANK BUMN - Wahyu Ramadhani (deliberatif, 2017)
Working relationships between workers and employers arising out of an employment agreement are theoretically the right of the employer and the right of the worker to initiate or terminate. However, for legal relations workers who occur with employers are always in a subordinate relationship or relationship where the employer's position is lower than the employer or employer. This paper analyzes whether the use of outsourced workers in state-owned banks in Langsa city is in accordance with applicable law and whether it is treated inappropriately in accordance with its dignity as a human being in the absence of legal certainty and legal protection for outsourced workers who are reviewed From the point of view of Indonesian labor law, Namely Law Number 13 Year 2003. The research was conducted using empirical normative method. The data used in this study consist of primary data and secondary data. All data collected were analyzed using qualitative method. The author is aware of the limitations of the author's ability in completing this writing. But the author hopes with what the author gives in the writing of this law can be beneficial to the authors and the entire author. Abstrak : Hubungan kerja yang terjadi antara buruh dengan pengusaha yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja sebenarnya secara teoritis merupakan hak pengusaha dan hak pekerja untuk memulai maupun mengakhirinya. Akan tetapi bagi pekerja hubungan hukum yang terjadi dengan pengusaha selalu berada dalam hubungan subordinatif atau hubungan di mana kedudukan pekerja lebih rendah dari pengusaha atau majikan.Tulisan ini menganalisa apakah penggunaan tenaga outsourcing pada bank BUMN dikota Langsa telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode normative empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.