Problematika Ketentuan Pidana Minimum bagi Korporasi Pelaku Penambangan Ilegal di Kawasan Hutan Lindung - Samantha, Yemima Destaliza; Christianto, Hwian; Jennifer, Jennifer (Jurnal Hukum Bisnis, 2025)
Perkembangan industri dan kegiatan korporasi yang masif dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk  sumber daya alam dan energi, tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan lingkungan. Korporasi  umumnya melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan maksimal, termasuk diantaranya  ialah penambangan ilegal di kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai problematika ketentuan pidana minimum bagi korporasi yang terlibat dalam penambangan  ilegal di kawasan hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis-normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum oleh hakim dalam  kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung bertentangan dengan prinsip kepastian hukum  dan asas legalitas. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan UU P3H yang menerapkan prinsip  polluter pays principle dengan memaksa pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang  ditimbulkan terhadap lingkungan. Penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang terlibat  dalam aktivitas ilegal tersebut sangat penting untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan mencegah  diskresi kewenangan oleh para penegak hukum. Penelitian ini memberikan rekomendasi diantaranya agar pemerintah melakukan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum khususnya terkait penambangan ilegal di kawasan hutan lindung, meningkatkan edukasi dan pelatihan kepada para  pemangku kepentingan serta hakim dalam menangani perkara lingkungan