Evaluasi Kebijakan Publik Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Cirebon - Permana, Ipik (Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2006)
Sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan, sampai saat ini sistem pertanian dan pangan nasional belum mampu memecahkan masalah-masalah pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikkan harga pupuk. Akibatnya daerah-daerah seperti Cirebon yang merupakan daerah penghasil beras dan penghasil beberapa komoditas unggulan tanaman pangan dan holtikultura di Jawa Barat, belum dapat berproduksi secara optimal. Karena begitu kompleks, masalah perpupukan nasional tidak bisa diselesaikan secara parsial, namun harus dipertimbangkan secara menyeluruh baik aspek politik, ekosistem, ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan. Adapun pokok kelemahan yang terjadi dari pola pemberian subsidi kepada industri pupuk yaitu sebagai berikut: 1) kelangkaan pupuk terjadi karena otoritas yang diberikan kepada Menperindag saat ini pincang, 2) kebijakan subsidi gas yang diberikan kepada pabrik dan jalur distribusi, 3) subsidi gas tidak langsung dibayar pemerintah (Departemen Keuangan), 4) perbedaan antara harga pupuk domestik dan internasional yang cukup tinggi.